KUNJUNGAN KERJA KE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGELANG

Badan satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi berkunjung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang pada tanggal 10 sampai 11 Februari 2023 disambut oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. Mengutarakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang terbentuk pada Tahun 2022 Tipe C dengan struktur organisasi dipimpin oleh Kepala Badan, sekretariat ( 2 sub bagian ), 2 bidang ( masing-masing 2 sub bidang). Jumlah pegawai 17 orang. Penyusunan perencanaan anggaran berbasis data kinerja mengacu pada visi misi yang dituangkan dalam indikator kinerja sasaran strategis berorientasi pada aktivitas indikator program kegiatan, sub kegiatan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam kerangka acuan kegiatan yang mencakup perumusan masalah, solusi pemecahan masalah dari hasil analisa untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program, kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah yang tertuang dalam visi misi memberi dampak langsung kepada masyarakat yang menjadi tupoksi bakesbangpol tidak bisa dijalankan secara optimal disebabkan oleh keterbatasan personel dan anggaran terutama nomenklatur yang masih tipe C fokus kegiatan di Bakesbangpol Kabupaten Magelang antara lain diprioritaskan pada pencegahan dini terhadap daerah rawan konflik dengan dijadikan kantor Bakesbangpol Magelang sebagai posko Pusat Informasi was Dinda, Selain itu melakukan fasilitasi FKUB dengan kegiatannya seperti: a. Membentuk FKUB di tingkat Kecamatan (baru 8 Kecamatan dari 21 Kecamatan) b. Membentuk Pelita Pemuda lintas agama c. Turba ke Kecamatan d. Dialog lintas agama di bidang ketahanan pangan dalam upaya ketahanan ekonomi sosial dan budaya dilakukan konservasi ke dalam bank data untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi harapan dari hasil kunjungan kinerja ini dapat diambil manfaat dan dapat dilakukan kerjasama secara kesinambungan dan berkelanjutan dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan, sub kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara optimal.